Tampilkan postingan dengan label Internasional. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Internasional. Tampilkan semua postingan

400 WNI di LA Kirim Dukungan ke Ahok Lewat Doa dan Lilin


Ratusan warga negara Indonesia yang berada di Los Angeles, siap turun ke jalan untuk mendukung Gubernur non-aktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Menurut salah seorang peserta, Toar Lumingkewas, aksi dukungan terhadap Ahok dilaksanakan di Hongkong Plaza, 989 Glendora Avenue West Covina.

"Target kami 400 orang lebih (yang datang)," sebut Toar saat dihubungi Liputan6.com, Kamis (13/5/2017).

Akan ada beberapa kegiatan yang dilakukan WNI pendukung Ahok di LA. Salah satunya berdoa bersama demi keamanan dan toleransi di Tanah Air.

"Kami akan menyanyikan lagu nasional Indonesia, berdoa bersama, dan menyalakan lilin," ujar dia.

Tidak cuma di LA, aksi mendukung Ahok di AS juga dilaksanakan di beberapa kota besar lain. Seperti New York dan Washington DC.

Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir warga negara Indonesia (WNI) di mancanegara yang akan melakukan aksi simpatik untuk tetap menjaga ketertiban dan mematuhi peraturan setempat.

"Saya mengimbau kepada WNI untuk tetap patuh dengan aturan di negara setempat. Pesannya tetap patuh dengan hukum yang berlaku,” ujar Arrmanatha dalam keterangan pers mingguan di kantor Kemlu Jakarta pada Jumat (12/5/2017).

Jokowi: Jurnalisme Dunia Berhadapan dengan Berita Hoax


Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan, tantangan dunia jurnalistik saat ini terus berubah. Belakangan, jurnalisme di Indonesia bahkan dunia, harus berhadapan dengan berita bohong alias hoax.

"Jurnalisme dunia pada hari ini menghadapi tantangan yang paling besar dalam perjalanannya. Berita-berita hoax, berita-berita palsu, ujaran kebencian yang kita lihat dan pertumbuhan populasi menjadi tantangan bagi para jurnalis di seluruh dunia," kata Jokowi pada acara World Press Freedom Day 2017 di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (3/5/2017).

Sejak reformasi, kata Jokowi, media yang bebas dan bersemangat telah memainkan peran penting dalam mendukung pemerintahan. Media memiliki akuntabilitas yang baik, memerangi korupsi, dan membuat masyarakat terhibur.

Beberapa pengamat sempat menyebutkan dunia akan kiamat ketika berita bohong dan ujaran kebencian mendominasi. Tapi, tidak bagi Jokowi.

"Saya mengatakan kepada mereka, Anda terlalu muda untuk mengingat. Kami akan mengatasinya, kami telah melakukannya dulu dan kami dapat melakukannya lagi," pungkas Jokowi.

Raja Salman dan Pencarian Penerus Sukarno



SpecialisMovie | Nonton Film Movie Online Baru Bersubtitle Indonesia  - Sore itu, di tengah guyuran hujan deras, Raja Salman bin Abdulaziz al Saud tiba di Istana Bogor. Pencariannya terhadap penerus Presiden pertama Indonesia, Sukarno pun dimulai.

Kepala Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden Bey Machmudin mengungkap, beberapa kali Raja Salman menanyakan keberadaan cucu Bung Karno. Ia mengetahui hal itu karena berada berdekatan dengan Raja Salman ketika upacara penyambutan kenegaraan dilakukan di Istana Bogor, Rabu 1 Maret 2017.

"Raja Salman beberapa kali menanyakan kepada Presiden Jokowi tentang cucu Bung Karno," kata Bey.

Tak lama, Presiden Jokowi pun memanggil Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani. "Ini cucu Sukarno," kata Presiden kepada Raja Salman.

Ternyata ada yang diingat oleh Raja Salman tentang sang proklamator. "Saya ingat sekali dengan Presiden Sukarno, selalu mengatakan, 'Saudara-saudara'. Ini yang saya ingat di sini," ucap Raja Salman seperti disampaikan Bey.

BACA JUGA :


Oleh karena itulah sebanyak dua kali, Puan Maharani tertangkap kamera dipanggil oleh Raja Salman saat baru tiba di Istana Bogor. Tak hanya Puan Maharani yang bisa ditemui Raja Salman di Istana Bogor. Dia pun berkesempatan langsung bertemu anak Sukarno yang tak lain adalah Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.

Pertemuan ini berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 2 Maret 2017. Raja Salman bertemu Megawati ditemani Puan dan Presiden Jokowi dalam waktu bersamaan. Pertemuan itu memang tidak lama, hanya sekitar 15 menit karena padatnya agenda sang Raja.

Usai pertemuan dengan Raja Salman, Puan mengatakan, pertemuan itu berlangsung dengan santai, hangat, dan akrab. Raja Salman terkesan dengan penyambutan yang diberikan masyarakat Indonesia atas kedatangannya.

"Saya merasa bahwa sambutan Presiden Joko Widodo kepada Raja Arab Saudi, apalagi bisa bertemu dengan anak dan cucu Presiden Sukarno ini merupakan suatu bentuk sejarah yang semakin erat dengan Arab Saudi," tutur Puan menirukan Raja Salman.

Ahok Ikut Sambut Raja Salman di Bandara Halim



Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akan ikut menyambut kedatangan Raja Salman yang akan tiba di Jakarta pada Rabu siang.

Ahok akan mendampingi Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyambut Raja Arab dan rombongan di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

"Pak Gubernur ikut (menyambut) di Halim," ujar Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri (KDHKLN) Pemprov DKI Mawardi saat dihubungi, Rabu (1/3/2017) pagi.

Pada agenda Gubernur DKI Jakarta yang ada di portal Beritajakarta, Ahok akan ikut menyambut Raja Arab itu pukul 12.30 di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

Setelah itu, Ahok akan kembali ke Balai Kota untuk melanjutkan rapat internal. Sebelumnya, terkait kabar adanya undangan resmi untuk Ahok bertemu Raja Salman, pihak Pemprov DKI menegaskan belum menerima undangan tersebut.

"Sampai saat ini belum ada undangan," ujar Mawardi saat dihubungi, Senin, 27 Februari 2017.

Kabar Raja Salman akan bertemu Ahok itu sempat menjadi viral di media sosial. Namun, tidak jelas sumber dari informasi tersebut.

"Protokoler Pemprov DKI dikabarkan menerima surat dari Sesneg perihal undangan resmi kepada Ahok selaku Gubernur DKI untuk bertemu dengan Raja Salman pada tgl 2 Maret 2017, dalam salah satu sesi acara resmi kenegaraan," tulis pesan tersebut.

PDIP Ingin Partai Pendukung Pemerintah Dukung Ahok - Djarot



SpecialisMovie | Nonton Film Movie Online Baru Bersubtitle Indonesia - Ketua DPP PDIP Trimedya Panjaitan berharap, partai pendukung pemerintah beralih memberikan dukungan ke calon gubernur dan wakil gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Djarot Saiful Hidayat, pada putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2017.

Partai politik pendukung pemerintah yang belum mendukung Ahok - Djarot adalah Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Ketiga partai itu mendukung Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni pada putaran pertama Pilkada DKI.

"(Kami harap) partai pendukung pemerintah bersatu padu mendukung Ahok-Djarot, karena jika itu terjadi bukan mustahil (Ahok - Djarot menang)," kata Trimedya dalam diskusi bertajuk 'Spesial Pilkada' di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (18/2/2017).

BACA JUGA :


Diungkapkan Trimedya, dari 101 pilkada serentak 2017, PDIP paling banyak berkoalisi dengan PAN. Misalnya di Tapanuli Utara 2017. Wakil Ketua Komisi III ini menambahkan, saat ini para sekretaris jenderal partai tengah melakukan komunikasi politik.

"Tapi kalau di level langit-langit (ketua umum) kami tidak tahu, tapi pasti berkomunikasi sejak tanggal 15 Februari 2017 itu," tandas Trimedya.

Soal Demo Mahasiswa di Rumah SBY, Ini Kata Wapres Jusuf Kalla


Wakil Presiden Jusuf Kalla menanggapi curahan hati Presiden ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal demonstrasi di kediamannya. Kalla mengatakan, demonstrasi tak tepat ditujukan kepada SBY. "Kalau saya baca itu kan tidak relevan juga dengan pak SBY," kata Kalla di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Selasa 7 Februari 2017.

Kalla mengatakan, demonstrasi di kawasan Kuningan itu meneriakkan persoalan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Padahal, SBY diketahui tak pernah bicara tentang SARA. Kalla juga mengaku heran demonstrasi bisa dilakukan di depan kediaman mantan orang nomor satu di Tanah Air.  "Itu pertanyaan juga, isunya tidak ada yang berhubungan dengan pak SBY malah," ucap Kalla.

Ketua Jambore Mahasiswa di Cibubur, Septian dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, mengatakan aksi ke rumah presiden ke-6 Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Senin, 6 Februari 2017, direncanakan di arena jambore. Septian mengatakan demo ratusan mahasiswa peserta jambore itu tidak ditunggangi aktor politik.

"Aksinya direncanakan setelah hari kedua (jambore). Kami musyawarah mufakat. Kemudian, ada gagasan serta ide yang dikeluarkan, dirumuskan. Makanya kami berangkat untuk aksi," kata Septian saat dihubungi Tempo, Selasa, 7 Februari 2017.

Septian mengatakan aksi itu murni direncanakan dan disepakati seluruh mahasiswa dalam jambore tersebut. Menurut dia, aksi itu bukanlah unjuk rasa karena hanya sekadar membagikan selebaran berisi empat poin tuntutan mereka.

Adapun isi empat isi tuntutan tersebut, yaitu menolak dan melawan isu SARA dan seluruh upaya adu domba rakyat, menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum pendidikan, tolak dan lawan organisasi radikal yang anti-Pancasila, serta usut tuntas semua kasus korupsi tanpa pandang bulu.

Terkait dengan lokasi demo di depan rumah SBY, Septian mengatakan tak ada niat untuk menyerang. Pemilihan rumah SBY di Mega Kuningan dinilai paling bisa menarik perhatian. "Jadi kami namanya kaum intelektual berpikir dengan kegiatan sebesar ini bagaimana agar menjadi pusat perhatian. Ini istilahnya nyeleneh-nyelenehnya anak muda," kata Septian.

Aksi itu juga, kata Septian, adalah puncak dari jambore yang digelar sejak hari Sabtu, 5 Februari 2017. Septian mengklaim seluruh peserta aksi yang berjumlah kurang lebih 3.000 orang berangkat ke rumah SBY. Namun aksi itu dibubarkan sebelum massa seluruhnya terkumpul. Polisi membubarkan aksi itu karena tidak membuat pemberitahuan sebelumnya.

Septian menyanggah keras anggapan bahwa ada aktor politik di balik aksi mereka. Septian menyangkal demo itu dimotori Adian Napitupulu. Nama politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu disebut-sebut terlibat dalam aksi tersebut. "Sehebat apa Adian Napitupulu bisa menggerakkan 3.000 isi kepala mahasiswa yang notabene adalah kaum intelektual. Sakti banget dia. Enggaklah," kata Septian.

Ia justru menyayangkan adanya tuduhan kepada para mahasiswa itu. "Aneh elite-elite politik kita. Mendiskreditkan peran mahasiswa banget," kata dia.

Kemarin, publik diramaikan dengan adanya aksi ratusan mahasiswa di dekat kediaman SBY di Jalan Mega Kuningan Timur VI, Setiabudi, Jakarta Selatan. SBY langsung bercuit di akun Twitter pribadinya dan mengatakan ada agitator dan provokator di balik aksi mahasiswa tersebut.

Habib Rizieq : ISIS Adalah Sekutu FPI



Berita Teraktual, Jakarta - Pernyataan ketua FPI Habib Rizk yang menyatakan bahwa kelompok teroris Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) tidak berbahaya dan bukan ancaman bahkan masih menganggap ISIS saudara yang tidak boleh diperangi.

Hal ini menunjukkan hubungan yang dekat antara ISIS dan FPI. Menganggap ISIS tidak  berbahaya bagi NKRI ibaratnya seperti mengatakan penyakit tumor yang ada pada tubuh tidak berbahaya bagi si penderita.

Sangat tidak jelas ukuran apa yang dipakai FPI untuk menganggap suatu kelompok bahaya itu benar-benar berbahaya. Apakah jika teror sudah dilakukan seperti di Irak dan Suriah? Ataukah jika ideologi Islam garis keras ala wahabi ISIS sudah menyebar pada anggota FPI, khususnya di kalangan generasi mudanya? Toh, Sudah banyak anggota FPI yang terindikasi telah bergabung dengan ISIS.

BACA JUGA :


Lihat video pernyataan Habib Rizk ketua FPI( sebaiknya diganti dengan Front Pembela ISIS) tentang ISIS yang dianggap nya saudara.

Pernyataan Habib Rizk menunjukkan kelemahan, dan rentan akan menular ke seluruh anggota FPI. Akibatnya, propaganda ISIS melalui media sosial dan juga pola rekruitmen Untuk menjadi anggota ISIS yang makin mudah semakin marak, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan dukungan donatur dari Amerika, Saudi, Qatar dan Turki yang kuat secara finansial.

Jokowi Mendapat Penghargaan Sebagai Presiden Terbaik Se Asia-Australia



Nama Jokowi semakin melambung. Saat ini, dia terpilih sebagai pemimpin terbaik di antara pemimpin Asia-Australia di 2016. Dia terpilih jadi pemimpin terbaik 2016 versi Bloomberg. 

Berdasarkan data Bloomberg yang diterima Antara, Sabtu (31/12), Jokowi adalah satu-satunya pemimpin negara yang memiliki performa positif dari seluruh aspek yang dinilai. Beberapa aspek yang dinilai antara lain, menaikkan kekuatan nilai tukar sampai 2,41 persen, menjaga pertumbuhan ekonomi tetap positif (5,02 persen skala tahun ke tahun), dan memeiliki tingkat penerimaan publik yang tinggi (69 persen). 

Dari data tersebut juga diperoleh hasil bahwa jika dibandingkan dengan negara lain yang memiliki tingkat ekonomi setara atau lebih besar, prestasi Jokowi masih lebih menonjol. 

Hasil yang menyolok ini sangat terlihat jika dibandingkan dengan Malaysia dan Filipina yang memiliki nilai tukar negatif, yaitu 4,26  dan 5,29 persen. 

Jokowi dianggap mampu menekankan otoritasnya kepada lembaga politik di tahun 2016 dengan data bahwa dia mengendalikan dua per tiga kursi di parlemen. Program keberhasilan tax amnesty juga dianggap mampu membiayai program pembangunan infrastrukturnya. 

BACA JUGA :


Berbeda dengan Jokowi, Presiden Korea Selatan Park Geun-Hye justru mendapat rapor merah dalam semua aspek. Penilaian angka merah ini didapatkan dari data bahwa nilai tukar Won melemah sebesar dua persen. Selain itu, angka pertumbuhan ekonominya pun hanya berada di angka 2,78 persen. 

Geun Hye juga memiliki reputasi tingkat penerimaan publik yang rendah yaitu 4 persen saja. Kondisi tersebut pun membuat dia dipaksa untuk melepaskan jabatannya. 

Dari segi penerimaan publik paling tinggi diraih oleh Presiden Filipina Rodrigo Duterte (83 persen). Duterte juga mendapat nilai yang cukup baik dalam upaya menjaga pertumbuhan ekonomi (7,1 persen), namun dalam urusan nilai tukar, nilainya merosot. Nilai tukar Peso menurun drastis sampai 5,29 persen. 

Pertukaran nilai mata uang yang paling rendah dimiliki oleh Presiden China Xi Jinping. Di masa kepemimpinannya, nilai tukar mata uangnya menurun sampai minus 6,63 persen. 

Untuk menentukan peringkat pemimpin terbaik se Asia-Australia, Bloomberg mendata delapan pemimpin. Mereka adalah Presiden Tiongkok XI Jinping, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, Perdana Menteri India Narendra Modi, Presiden Korea Selatan Park Geun-Hye, Presiden Indonesia Joko Widodo, Presiden Filipina Rodrigo Duterte, Perdana Menteri Malaysia Najib Razak, Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull (disebutkan tanpa berurutan peringkat)