Tak Kunjung Jernih, Sandi Salahkan Warga Beri Nama Kali Item

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengimbau warga yang menamai Sungai Sentiong di Kemayoran Jakarta Utara dengan sebutan Kali Item. Sandi berujar nama tersebut membuat sungai yang berada di sekitar Wisma Atlet itu jadi benar-benar hitam dan tak kunjung jernih.

"Makanya kalau masih nama jangan sembarangan, karena nama adalah doa. Disebut Kali Item ya makanya kalinya item," ujar Sandi saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Selasa (24/7).

Sandi pun mengakui upaya Pemprov DKI menjernihkan dan menghilangkan bau dari Kali Item jelang Asian Games 2018 digelar belum membuahkan hasil positif.

Selain memasang kain waring dengan total anggaran Rp580 juta, Pemprov DKI juga memasang aerator dan teknologi nanobubble.

"Saya sudah berkoordinasi dengan penyedia nano bubble, ini bagus tapi kurang unitnya. Kita maksimalkan ke depan. Kita bekerja ke depan agar kali Sentiong dalam kondisi baik," ucapnya.

Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Teguh Hendarwan menyebut kedua teknologi itu bekerja mirip dengan sirkulasi udara di akuarium. 

"Dengan penggunaan nano bubble dan juga aerator itu kan untuk mengeluarkan oksigen yang di dalam sehingga biota-biota itu tidak berbau," ucap Teguh di Balai Kota Jakarta, Selasa (24/7).

Untuk mengakali upaya yang belum menuai hasil maksimal, Pemprov DKI akan menambah jumlah unit aerator dan nano bubble.

Sebelumnya, kondisi Kali Item yang kotor dan bau menuai kritik dari media asing. Meski sudah dilakukan sejumlah usaha untuk menetralisir bau yang keluar dari sungai itu, namun hingga saat ini Kali Item masih berbau tak sedap. 

Terkait hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut bahwa tanggung jawab pembersihan Kali Item tak bisa sepenuhnya menjadi beban pemerintahannya. Sebab, sungai tersebut sudah tercemar sejak tahun-tahun lalu. (eks)

Ternyata Ini Penyebab RPTRA Kalijodo Tidak Terawat

Arsitek Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Kalijodo Yori Antar mengatakan seharusnya tidak boleh ada kegiatan semacam bazar atau pasar malam di taman tersebut.

"Taman Kalijodo itu didesain untuk taman bermain. Bukan ruang jualan. Kalau mau bazar, ya di tempat lain lah," demikian Yori menegaskan saat dihubungi, Selasa (24/7/2018).

Yori Antar menganggap dengan seringnya diadakan bazar atau pasar malam akan membuka peluang untuk terjadinya kerusakan terhadap aset taman tersebut, khususnya tumbuhan, sehingga ia menyebut penyelenggaraan acara sejenis sebagai pelanggaran terhadap desain dan tujuan awal dibangunnya Taman kalijodo.

"RTH itu khusus untuk masyarakat berkumpul dan bermain. Kalau mau jualan, ya di tempat. Sebenarnya ini hanya butuh ketertiban aturan main yang jelas saja," tutur Yori dengan nada kecewa.

Hal senada juga diungkap oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta Djafar Muchlisin. Ia menyebut seringnya digelar bazar atau semacamnya berkontribusi terhadap peningkatan sampah dan kerusakan tanaman di Kalijodo.

Soalnya, menurut dia, masyarakat seringkali tak mengindahkan imbauan pihak pengelola agar jangan sampai menginjak rumput dalam beraktivitas.

"Bukannya kami melarang, jelas kami harus mendukung segala kegiatan yang mengatasnamakan ekonomi rakyat. Tapi kenyataan di lapangan saat ada bazar, masyarakat tidak bisa dilarang menginjak rumput," kata Djafar.

Sebelumnya, viral di media sosial ihwal kondisi Kalijodo yang seperti tidak terurus. Menurut pemantauan beberapa tanaman kecil terlihat rusak, sementara rerumputan yang ditanam mulai menggundul dan mati.

Sandiaga Klaim Penataan Baru Tanah Abang Kurangi Kemacetan

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengungkapkan kemacetan di kawasan Tanah Abang berkurang sejak penataan baru yang telah diterapkan.

Dalam data yang dipaparkan dari Jakarta Smart City tersebut, tercatat ada penurunan laporan kemacetan.

"Ada penurunan dari laporan kemacetan," ujar Sandi saat persentasi di hadapan awak media di Ruang Pantau Jakarta Smart City, Balai Kota, Jumat 29 Desember 2017.

Dalam persentasinya dihadapan awak media, Sandi menunjukkan foto sebelum dan sesudah penataan Jalan Jatibaru Raya, depan Stasiun Tanah Abang.

Foto di sebelah kiri menunjukkan kesemrawutan Tanah Abang saat angkutan umum masih bisa melintas di depan Stasiun Tanah Abang. Sedangkan gambar di sebelah kanan menampilkan Jalan Jatibaru Raya dihiasi barisan tenda merah dan biru serta bersih dari kendaraan selain Transjakarta.

"Ini pola penataan yang sebenarnya bukan penutupan tapi ini adalah rekayasa lalu lintas. Yang jadi dasar pemikiran kita adalah bahwa ini rekayasa lalu lintas yang mirip car free day atau pembatasan ganjil genap dan sebagainya," tutur Sandi.

Data yang merupakan pengembangan dari laporan kemacetan Jakarta di aplikasi Waze itu menampilkan penurunan kemacetan sebanyak 56 persen. Namun Sandi mengaku data tersebut belum valid. Hal ini dikarenakan data diambil saat masa liburan sekolah.

"Jadi untuk yang mendukung di sosmed yang mendukung bahwa langkah brilian Anies-Sandi, jangan senang dulu. Jangan euforia dulu," pesan Sandi.

Panitia Sebut Rizieq Shihab Akan Berceramah di Reuni 212

Ketua Panitia Misbahul Anam menyebut, aksi reuni 212 akan dihadiri oleh pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab. Misbahul mengatakan Rizieq akan memberikan ceramah dalam aksi tersebut.

"Nanti akan ada sambutan beliau, kita akan dengarkan ceramah beliau. Kita dengarkan saja nanti hari Sabtu, kita akan dengarkan ceramah Habib Rizieq di Monas," ujar dia di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Jumat (1/12/2017).

Misbahul tak mau memastikan kehadiran Rizieq secara fisik di antara aksi yang dia klaim akan dihadiri 300 ormas itu.

"Kita lihat saja nanti. Kemungkinan teleconference ada, kemungkinan rekaman ada, dunia serba mungkin. Kalau saya disuruh memastikan, berarti saya Tuhan dong? Kepastian hanya punya Allah," kata dia.

Menurut Misbahul, posisi Rizieq kini masih berada di Arab Saudi. "Tinggal penerbangan saja," terang dia.

Menurutnya, Rizieq sudah memberi pesan agar umat Islam bisa hadir di aksi tersebut sebagai bentuk napak tilas dari aksi tahun lalu yang dia klaim sebagai kesuksesan.

"Intinya tetap mendorong umat untuk hadir, aksi ini aksi damai, aksi kebhinekaan, aksi yang tidak arogansi, sebagaimana aksi 212 setahun lalu, bersih, nyaman, damai," kata Misbahul.

Ketua DPD Golkar: Kepala Setya Novanto Masih Benjol

Ketua DPD I Partai Golkar Nusa Tenggara Timur, Melki Laka Lena, mengaku sempat menjenguk Setya Novanto di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM). Menurutnya, kondisi Setya Novanto saat itu cukup buruk.

"Saya ketemu Pak Novanto dan istrinya, saya lihat kepala sebelah kiri memang ada bengkak atau benjol," ujar Melki dalam sebuah diskusi bertema "Dramaturgi Setya Novanto" di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (18/11/2017).

Dia bercerita, kala itu banyak penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berjaga di sekitar ruang perawatan Setya Novanto. "Saya ke RSCM, cukup banyak penyidik KPK di atas, belasan orang saya kira. Di sana saya ketemu Pak Novanto dan istrinya," ucapnya.

Menurut Melki, kondisi Setya Novanto masih sangat lemah sehingga belum bisa berkomunikasi. M"Ya matanya sudah terbuka, cuma masih lemah jadi belum bisa berkomunikasi banyak, ya ada progreslah. Kalau hasil MRI dan CT Scan tentu masih kita tunggu dari RSCM," kata dia.

Meski begitu, Melki enggan menceritakan lebih jauh soal kecelakaan yang dialami Setya Novanto. Ia menyerahkannya kepada aparat kepolisian.

"Ya biarlah kepolisian yang menerangkan, kan itu ranah mereka, kesehatan kan sudah ada RSCM, kalau hukum ya sudah ada KPK, untuk politik baru Golkar bisa masuk. Namun dari awal kita sudah tegaskan bahwa dari awal ini urusan pribadi Pak Novanto, bukan Golkar sebagai partai," ucap Melki.

BNN: Permintaan Narkoba di Indonesia Meningkat Tiap Tahun

Badan Narkotika Nasional (BNN) mengungkapkan, permintaan narkoba di Indonesia masih tinggi. Hal ini terbukti dari data tiap tahun yang meningkat.

"Demand atau permintaan di sini data kami 2014 ada 4,1 juta orang, dan 2016 ada 5,1 juta orang. Mungkin ini yang terbesar di Asia," ungkap Kabag Humas BNN, Kombes Sulistriandriatmoko dalam forum diskusi di Melawai, Jakarta Selatan, Selasa (14/11/2017).

BNN menilai, terus meningkatnya data tersebut diakibatkan penindakan hukum yang terbilang lemah, bila dibanding negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.

"Di sana pengguna saja bisa digantung, karena undang-undang mereka mengatur itu. Kalau di Indonesia, menyelundupkan ton-tonan saja tidak langsung dieksekusi, mereka masih bisa bekerja di Lapas," ujar Sulis.

Dia menjelaskan, peredaran narkoba di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. Dia pun menggambarkan, hanya 20 persen dari jumlah narkoba yang berhasil disita dari yang beredar di seluruh dunia.

"Jadi kalau Polda Metro Jaya pernah tangkap penyelundupan narkotika 1 ton, pada saat yang sama 4 ton itu beredar di tengah masyarakat kita," kata Sulis.

Mendagri: Sanksi Tegas Calon Pilkada yang Kampanye SARA

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengimbau masyarakat turut berperan aktif menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 yang akan digelar di 171 daerah di Indonesia.

Tjahjo mengatakan, kunci sukses Pilkada di Jawa Barat dan semua daerah di Indonesia berdasarkan partisipasi pemilih yang meningkat.

"Kemarin (Pilkada serentak 2016) rata-rata partisipasi 74%. Target Kememdagri dan KPU di Pilkada 2018 ini mencapai 78%," kata Tjahjo Kumolo di Markas Sesko TNI, kota Bandung, Senin 13 November 2017.

Selain target, dia berharap sanksi tegas jika ada calon kepala daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang kampanye hitam, apalagi memakai isu SARA dan ujaran kebencian.

"Harus saling adu konsep, adu gagasan untuk mempercepat pembangunan dan pemerataan. Kalau ada pelanggaran ditindak tegas," tegas Tjahjo.

Bertemu Rizieq Shihab di Arab Saudi, Ini Penjelasan PKS

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini angkat bicara terkait pertemuan dirinya dengan Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab di Tanah Suci, Arab Saudi. Ia mengaku, pertemuan dirinya dan para petinggi PKS lainnya dengan Rizieq merupakan kebetulan ketika mereka sedang melaksanakan umrah.

"Pertemuan itu pertemuan silaturahim karena kita sama-sama lagi umrah menjelang kami tawaf wada, saat hendak bersiap kembali ke tanah air, kami bertemu Habib Rizieq, akhirnya sekalian deh silaturahim," ujar Jazuli kepada Liputan6.com di Jakarta, Jumat 16 Juni 2017.

Kebetulan, lanjut Jazuli, rombongannya menginap di hotel yang berada satu area dengan Rizieq Shihab. "Ketua Majis Syuro PKS dan Habib Rizieq ini kan sama-sama Habib dan Keturunan Rasulullah, masa bertemu di tanah suci tidak saling silaturahim," ucapnya.

Menurut Jazuli, dalam pertemuan silaturahmi tersebut tidak ada pembicaraan apapun kecuali soal keumatan dan kebangsaan.

"Tentang bagaimana menjaga NKRI, persatuan dan kesatuan bangsa, pentingnya menampilkan Islam yang menjadi rahmat bagi seluruh umat manusia, rahmatan lil alamin, karena Islam itu indah, maka kita harus tampilkan dengan cara yang indah," papar Jazuli.

Tak hanya itu, Jazuli mengaku jika Rizieq Shihab sempat menyampaikan pesan kepada PKS. Pesannya yang pertama, kata dia, agar supremasi hukum di Indonesia ditegakan secara adil, objektif, dan konsisten.

"Kedua, agar waspada terhadap gerakan komunis dan bangkitnya PKI. Ketiga, Habib Rizieq menyampaikan bahwa dirinya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat dan tegar," tutur Jazuli.

Terkait polemik kepulangan Rizieq di Indonesia, Jazuli menyerahkan hal tersebut kepada pentolan FPI itu. "Kapan Habib Rizieq pulang tentu sepenuhnya hak beliau. Selama beliau dapat izin tinggal tentu tidak ada yang bisa memaksa beliau untuk keluar dari Saudi," kata dia.

"Mungkin saja Habib Rizieq siap-siap pulang tapi tiketnya pakai maskapai Qatar. Nah, sekarang Qatar kan enggak boleh masuk ke Arab Saudi, jadi tertunda deh," terang Jazuli.

Meski begitu, lanjut dia, kalaupun Rizieq Shihab harus dipulangkan, itu sepenuhnya merupakan kewenangan aparat. "Saya yakin aparat tahu betul dimana beliau tinggal melalui informasi kedutaan dan intelijen kita, dan juga paham efek serta eksesnya yang paling maslahat untuk ketenteraman kehidupan berbangsa dan bernegara," jelas Jazuli.

Ini Persiapan Djarot Sebelum Dilantik Jadi Gubernur DKI

Pelaksana tugas (plt) Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat akan dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta siang ini oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara.

Apa saja persiapan Djarot menghadapi pelantikannya itu? "Enggak ada persiapan (khusus)," ujar Djarot di kawasan Kemayoran, Rabu 14 Juni 2017.

Djarot mengaku hanya berdoa saja semoga pelantikan diberi kelancaran.

"Ya doa, kan enggak bisa sarapan (puasa)ya, berdoa aja supaya lancar. Mohon doa restunya diberi kelancaran dan baik," ujar Djarot Saiful Hidayat.

Senada dengan Djarot, istrinya Happy Farida juga memohon restu dan doa agar pelantikan Djarot lancar dan berguna bagi rakyat Jakarta.

"Ya mudah-mudahan semua lancar dan membawa berkah bagi semua masyarakat DKI Jakarta, membawa kebaikan," ujar dia.

Diketahui, Djarot Saiful Hidayat diusulkan oleh DPRD DKI menjadi Gubernur DKI definitif usai Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok membatalkan bandingnya atas putusan dua tahun penjara dalam kasus penistaan agama.

Jokowi: Kita Jadi Pendusta Agama Bila Tak Peduli Fakir Miskin

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengingatkan pentingnya perhatian kepada masyarakat kurang mampu. Bila sebagai sesama manusia mencampakkan saudara yang miskin, maka akan masuk dalam golongan pendusta agama. Hal ini sesuai Alquran Surat Al Ma'un.

"Kita akan termasuk golongan pendusta agama apabila kita membentak anak yatim. Kita tahu semuanya, tidak boleh membentak anak yatim," kata Jokowi dalam Puncak Peringatan Nuzulul Quran di Istana Negara, Jakarta, Senin malam (12/6/2017).

"Kita akan termasuk golongan pendusta agama, apabila kita tidak peduli pada saudara-saudara kita, fakir miskin. Dan, kita akan termasuk golongan pendusta agama apabila kita berbuat kerusakan di muka dunia ini," dia menegaskan.

Karena itu, kata Jokowi, pemerintah terus fokus meningkatkan ekonomi berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Caranya, tentu dengan memerangi kemiskinan, memberantas radikalisme, terorisme, dan menggebuk komunisme.

"Alquran mengajarkan kita untuk bersikap ta’awun, saling bekerja sama, dan saling tolong menolong dalam semua aspek kehidupan kita sehari-hari. Alquran juga mengajarkan kita untuk bekerja keras, untuk mengubah nasib kita, mengubah nasib bangsa kita, Indonesia," dia memaparkan.

Menurut Jokowi, pemerintah terus bekerja keras membangun infrastruktur, hubungan konektivitas di seluruh Tanah Air, agar biaya logistik bisa turun, biaya transportasi bisa turun, dan agar perbedaan harga antarwilayah tidak terlalu jauh. Serta secara otomatis melahirkan pemerataan.

Pemerintah, kata Jokowi, juga mengeluarkan kebijakan pemerataan ekonomi, melalui pembagian aset bagi umat agar mempunyai lahan. Serta kemudahan akses permodalan dan membangun pendidikan vokasi yang massif.

"Selain itu, pemerintah juga sedang menyusun rencana untuk memperkuat pengembangan ekonomi umat, melalui pengembangan lembaga keuangan syariah yang dikelola berdasarkan sistem wakaf, tapi ini masih dalam proses untuk kita selesaikan," Jokowi menandaskan.

Peringatan Nuzulul Quran ini dihadiri para menteri Kabinet Kerja, pimpinan lembaga negara, dan duta besar negara Islam. Ceramah agama diisi ulama kondang asal Jawa Tengah Habib Lutfi bin Ali bin Yahya, dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

Selamat Tinggal Duta Antinarkoba, Julia Perez

Perjuangan Duta Antinarkoba Badan Narkotika Nasional (BNN) Julia Perez melawan kanker, usai. Penyanyi dangdut itu menghembuskan nafas terakhirnya pukul 11.12 WIB, Sabtu 10 Juni 2017.

Artis itu meninggal dalam tidur di saat sang ibu, Sri Wulansih, menemaninya. Tak ada pesan darinya di saat-saat terakhir. Sehari sebelum meninggal, Julia Perez sempat menjalani operasi besar di organ pencernaannya. Pencernaannya lengket lantaran efek dari kemoterapi yang dijalaninya.

Jupe memang intens kemoterapi untuk melawan kanker serviks stadium empat yang terdiagnosa pada 2014. Berbulan-bulan pula, dia terbaring di rumah sakit.

Mantan istri pesepakbola Gaston Castano itu sempat dinyatakan menang melawan kanker serviks pada November 2015. Saat itu, kankernya masih stadium dua. Namun, Desember 2016, sel-sel kanker mulut rahim kembali menggerogoti tubuhnya. Dia pun menjalani operasi pencangkokan sumsum tulang belakang. Sejak saat itu, kondisinya mulai menurun.

Belasungkawa BNN

Badan Narkotika Nasional (BNN) menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya aktris Julia Perez. Wanita yang tutup usia pada 36 tahun itu merupakan duta antinarkoba dari BNN.

Semasa hidupnya, pelantun dangdut yang karib disapa Jupe ini juga sering mengikuti kegiatan BNN terutama tentang pencegahan bahaya narkoba.

"Kami keluarga besar BNN turut berduka cita, bagaimana pun beliau pernah memiliki andil sebagai duta antinarkoba bersama dengan BNN. Kami atas nama lembaga, mengucapkan turut berduka cita," kata Kabag Humas Badan Narkotika Nasional (BNN) Kombes Sulistiandriatmoko saat dihubungi Liputan6.com di Jakarta, Sabtu (10/6/2017).

Dengan meninggalnya Jupe, sambung Sulis, BNN akan melakukan rekruitmen untuk menyeleksi dan memilih duta antinarkoba baru.

"Itu yang menangani Deputi Pemberdayaan Masyarakat. Biasanya dilakukan seleksi usulan dari masyarakat, kemudian ditentukan dan dikuatkan dengan surat dari Kepala BNN sebagai duta antinarkoba," terang Sulis.

Jaksa Agung: Ahok akan Dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan

Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok akan dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan (LP) usai dicabutnya memori banding oleh jaksa penuntut umum (JPU) atas vonis majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Sampai saat ini Ahok masih ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, tetapi Jaksa Agung Muhammad Prasetyo belum bisa memastikan akan memindahkannya ke Lembaga Pemasyarakatan Salemba, Jakarta Pusat, atau LP Cipinang, Jakarta Timur.

"Pindah ke lembaga pemasyarakatan lah. Nanti kita akan putuskan (di LP Salemba atau LP Cipinang)," ujar Prasetyo saat ditemui di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (9/6/2017).

Saat disinggung terkait kabar jika pengacara Ahok tidak ingin kliennya ditempatkan di LP Cipinang karena dirasa tidak kondusif, Prasetyo mengatakan pihak kejaksaan masih mempertimbangkannya.

"Kita lihat nanti. Jadi beberapa masukan seperti itu juga harus kita pertimbangkan. Kalau betul enggak aman masa kita paksakan. Tapi tidak akan ada perlakuan istimewa," ujar Prasetyo.

"Masalah penempatan itu bukan kewenangan kejaksaan. Itu kewenangan dari Dirjen Lapas, Kememkum HAM, bukan wewenang kita untuk menentukan di mana menempatkannya," imbuh dia.

Belum Terima Putusan

Namun, Prasetyo mengatakan pihak kejaksaan belum bisa melaksanakan putusan selanjutnya terhadap Ahok karena mereka masih menunggu salinan putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

"Kita tunggu nanti salinan putusan dari pengadilan. Begitu surat sudah diterima dari pengadilan ya sudah kita lakukan pelaksanaan putusannya," kata Prasetyo.

Adapun alasan jaksa penuntut umum mencabut banding atas vonis majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara terhadap Ahok, Prasetyo mengatakan itu merupakan hasil kajian.

"Ahok telah mencabut bandingnya itu hak dia. Kemudian setelah dilakukan pengkajian, jaksa pun melihat unsur kemanfaatan bahwa hukum itu bukan soal keadilan tapi juga kemanfaatan. Saya rasa dengan jaksa juga mencabut bandingnya ini tentunya lebih bisa berkonsentrasi di tugas lainnya," pungkas Prasetyo.

Jalan Panjang Pengajuan Red Notice Rizieq Shihab

Penyidik Polda Metro Jaya masih menggodok surat permohonan penerbitan red notice untuk tersangka kasus dugaan pornografi Rizieq Shihab. Persoalannya, mengajukan permohonan red notice tidak semudah membalikkan telapak tangan.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto menjelaskan, ada beberapa langkah yang harus dijalani penyidik sebelum red notice diterbitkan oleh Interpol.

Menurut dia, sebelum dikirim ke Interpol, berkas permohonan penerbitan red notice akan diteliti terlebih dahulu oleh Biro Pengawas Penyidikan (Wasidik) Bareskrim Polri. Kemudian dilakukan gelar perkara kembali oleh penyidik dan Wasidik.

Setelah rampung, barulah dikirim ke Interpol pusat di Lyon, Prancis melalui National Central Berau (NCB) Interpol Divisi Hubungan Internasional Polri.

"Karena di sana nanti juga akan diperiksa lagi tim analis yang akan menguji lagi, diterima atau tidak permohonan red notice," ucap Setyo di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Selasa 6 Juni 2017.

Rizieq Shihab dicari polisi terkait dugaan kasus pornografi berupa chat seks yang diduga melibatkan dia dan Firza Husein. Firza telah diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka lebih dulu.

Sementara, Rizieq beberapa kali mangkir saat dipanggil menjadi saksi. Belakangan, dia telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilaporkan masih berada di luar negeri.

Juru bicara Front Pembela Islam (FPI) Slamet Maarif mengatakan Rizieq Shihab akan pulang ke Indonesia pada 12 Juni 2017.

"Iya pulang 17 Ramadan, kan dari awal ada keinginan pulang," ujar Slamet kepada Liputan6.com, Sabtu 3 Juni 2017.

Polda Metro Sebar Foto Rizieq Shihab sebagai DPO

Penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya telah menyebarkan selebaran foto buronan tersangka kasus dugaan pornografi Rizieq Shihab.Pemimpin FPI itu telah masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) atau buronan menyusul penetapan tersangka dirinya.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, pihaknya telah menyebarkan selebaran DPO itu ke seluruh jajarannya mulai tataran polres hingga polsek.

"Sudah kita sebarkan ke polres-polres ya. Nanti dari polres ke polsek," ujar Argo di Mapolda Metro Jaya, Senin 5 Juni 2017.

Selain ke jajaran kepolisian, lanjut Argo, selebaran DPO itu juga disebarkan ke masyarakat. Hal itu dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku di kepolisian.

"Ya namanya SOP (Standar Operasional Prosedur) sudah kita lakukan ya. Yang namanya DPO, sudah kita sebarkan ke masyarakat," tutur dia.

Polisi berharap, masyarakat bisa turut serta membantu penyidik dalam menuntaskan penyidikan kasus ini. Informasi sekecil apapun diharapkan segera dilaporkan untuk membuat terang kasus dugaan pornografi yang tengah bergulir.

"Kalau masyarakat tahu, bisa laporkan ke kepolisian," Argo menandaskan. 

Dirjen Imigrasi Akan Tolak Perpanjangan Visa Rizieq Shihab

Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) meminta masyarakat tidak perlu mempersoalkan visa yang digunakan Rizieq Shihab terkait dengan perjalanannya ke luar negeri. Sebab, ujar dia, visa Rizieq tidak ada kaitannya dengan Ditjen Imigrasi Kemenkum HAM.

Hal ini diungkapkan Dirjen Imigrasi Kemenkum HAM, Ronny F. Sompie. Ia mengatakan, semuanya akan berjalan dengan mudah apabila visa yang digunakan Rizieq telah habis masa berlakunya, sementara dia masih berada di luar negeri.

"Kalau visanya habis, dia (Rizieq Shihab) dengan sendirinya akan ditolak pihak imigrasi setempat. Jadi tidak usah dipersoalkan," ujar Ronny di Gedung Ditjen Imigrasi Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu, 4 Mei 2017.

Ia menegaskan, begitu visa yang digunakan habis, pasti Rizieq Shihab akan menyadarinya. Jika visanya habis, maka keberadaan Rizieq Shihab akan menjadi ilegal di Arab Saudi.

"Kalau dia (Rizieq Shihab) ilegal, maka dia akan dideportasi oleh negara tujuannya," Ronny memungkasi.

Imam Besar Istiqlal: Sebagai Ulama, Rizieq Harus Beri Contoh Baik

Imam Besar Masjid Istiqlal KH Nasaruddin Umar meyakini, Pimpinan FPI Rizieq Shihab akan kembali ke Indonesia. Rencana Polri untuk melakukan jemput paksa dirasa tidak perlu.

"Insyaallah, insyaallah (datang tanpa jemput paksa). Janganlah ya. Kita tidak berharap seperti itu. Mari kita perlakukan dengan baik," kata Nasaruddin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 30 Mei 2017.

Di sisi lain, Rizieq Shihab juga harus menghormati hukum yang berlaku. Sebagai warga negara yang baik sudah seharusnya mengikuti proses hukum yang berlaku.

"Beliau itu ulama, sebagai ulama harus memberi contoh yang baik juga terhadap. Masih ada kan alternatif hukum yang bisa kita lewati," imbuh dia.

Nasaruddin meyakini, Rizieq akan pulang ke Indonesia dan menjalani proses hukum yang berlaku. Meski, dia juga mengaku prihatin dengan kondisi ini.

"Sebagai warga Indonesia saya kira kita perlu taat terhadap hukum kita kan. Kita sangat prihatin, saya kira sebagai warga negara yang baik, saya kok yakin teman saya itu akan menghargai hukum yang berlaku di negerinya sendiri," ucap Nasaruddin.

Polisi menetapkan Rizieq Shihab sebagai tersangka dalam kasus dugaan pornografi berupa chat seks dengan wanita yang diduga Firza Husein.

Status tersangka diberikan setelah polisi melakukan gelar perkara pada Senin 29 Mei 2017. Penetapan tersangka juga karena alat bukti sudah cukup untuk meningkatkan status Rizieq Shihab.

Rizieq menyusul Firza yang lebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama.

Pengacara: Rizieq Tersangka karena Balas Dendam Ahok Dipenjara

Polda Metro Jaya telah menetapkan status Rizieq Shihab menjadi tersangka kasus pornografi terkait percakapan seks yang diduga melibatkan Firza Husen.

Koordinator tim pembela Rizieq Shihab, Eggi Sudjana mengaku tersinggung atas penetapan status tersangka tersebut. Bahkan, ia menilai, Rizieq Shihab tidak pantas menjadi tersangka.

"Di sini kita sudah bersepakat dan menyimpulkan masalahnya adalah kita dibenturkan dengan pihak kepolisian. Kita tersinggung, ini pelanggaran serius bagi ulama, jangan kan tersangka, disebut saksi saja dia (Rizieq Shihab) tidak pantas," tegas Eggy di Markas Front Pembela Islam, Petamburan, Jakarta Pusat, Senin (29/5/2017).

Eggy dengan nada tinggi meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengambil sikap dengan memberi perintah kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk menghentikan kasus yang disebutnya kriminalisasi terhadap ulama tersebut.

"Kita meminta kepada Presiden Jokowi sebagai Panglima Tertinggi, janganlah mengkriminalisasi ulama. Ini tergantung instruksinya Presiden, jadi kita minta minta ini kepada Presiden untuk SP3 hal ini," tegas Eggy kembali.

Ia menduga, ada praktik balas dendam dari status tersangka Rizieq Shihab. Hal ini mengacu pada kekalahan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Pilkada DKI dan dijebloskannya Ahok ke jeruji besi.

"Kami lihat ini balas dendam, Ahok kalah dan Ahok dipenjara, karenanya Habib (Rizieq Shihab) ditersangkakan," pungkas Eggi.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Tetapkan Hakim Banding Ahok

Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta telah menetapkan majelis hakim yang akan menangani perkara banding mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Penetapan majelis hakim ini dilakukan pada Jumat, 26 Mei 2017 atas permohonan banding dari jaksa penuntut umum.

"Kami baru tetapkan majelis hakimnya. Nanti majelis hakim akan mempelajari berkas perkaranya, setelah itu diadakan musyawarah oleh majelis hakim. Kalau itu sudah, nanti terakhir diputuskan," ujar Humas PT DKI Johannes Suhadi saat dihubungi Liputan6.com di Jakarta, Sabtu (27/5/2017).

Adapun susunan majelis hakim yang menangani perkara banding Ahok adalah Imam Sugudi sebagai Ketua Majelis Hakim, Elang Prakoso Wibowo, Daniel Pairunan, I Nyoman Sutama, dan Achmad Yusak sebagai anggota.

Johannes menuturkan, pihak kejaksaan belum mencabut banding Ahok. Karena itu, keputusan yang akan dipakai adalah keputusan dari PT DKI Jakarta. "Kalau belum dicabut (banding) oleh jaksa, berarti itu masih dari kewenangan kami. Hingga sekarang, jaksa belum mencabutnya," kata Johannes.

"Kecuali jaksa apabila mencabut (banding) di tengah-tengah (persidangan) sebelum banding diputuskan oleh PT DKI, berarti yang dipakai adalah keputusan dari PN Jakarta Utara (vonis penjara dua tahun)," imbuh Johannes.

Pengadilan Neger Jakarta Utara telah memvonis Ahok dengan hukuman dua tahun penjara atas kasus penodaan agama saat dia berkunjung ke Kepulauan Seribu. Tuntutan ini lebih berat dari jaksa penuntut umum (JPU) yang hanya menuntut Ahok dengan hukuman 1 tahun penjara dengan 2 tahun masa pencobaan. Saat divonis, Ahok menyatakan akan mengajukan banding.

Namun, pihak keluarga Ahok telah mencabut banding. Hal ini disampaikan Ahok melalui surat yang dibacakan istrinya, Veronica Tan.

Sebelumnya, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengungkapkan ada beberapa alasan pihaknya mengajukan banding atas putusan tingkat pertama perkara penodaan agama tersebut. Salah satunya, JPU ingin menguji ketepatan pasal mana yang memang harus diterapkan dalam perkara Ahok. Apalagi, putusan atau vonis yang dijatuhkan majelis hakim terhadap Ahok lebih berat dari tuntutan JPU.

Kenapa Ada Anak-anak yang Berani Berteriak Bunuh Ahok?

Pengguna sosial media Twitter dan Facebook dihebohkan dengan kemunculan sebuah video pendek, berisikan segerombolan anak-anak yang sedang melakukan pawai menyambut bulan suci Ramadan. 

Di awal-awal video tak tampak kejanggalan sama sekali. Namun, mendekati akhir video terdengar anak-anak itu meneriakkan, "Bunuh, bunuh, bunuh si Ahok!" dengan menggunakan nada lagu menanam jagung.

Banyak kemungkinan penyebab segerombolan anak tersebut berani meneriakkan "bunuh si Ahok". Terlebih kata-kata itu lantang mereka teriakkan saat sedang pawai menyambut bulan suci Ramadan 2017.

"Analisa saya yang nomor satu karena anak-anak ini sering mendengar percakapan orangtuanya," kata Psikolog Anak, Ike R Sugianto saat dihubungi Health Liputan6.com pada Jumat (26/5/2017)

Anak adalah peniru paling mahir. Akan ada masanya seorang anak ingin terlihat keren, lebih keren dari yang orang dewasa lakukan. Merokok, misalkan. Itu terjadi karena terekam jelas di otak mereka perilaku orang dewasa yang berada di sekitar mereka.

"Umur-umur segitu anak pengin terlihat keren. Ketika dia bisa bilang bunuh, seakan-akan mereka punya kuasa. Merasa lebih hebat dari orang lain," kata Ike menambahkan.

Kemungkinan yang berikutnya adalah respons dari orang sekitar. Ketika anak meneriakkan kalimat, "Bunuh si Ahok," dan orang dewasa hanya mentertawakan, muncul anggapan yang mereka lakukan mendapat persetujuan.

"Hal seperti ini tidak bakal terjadi ketika muncul reaksi larangan atau teguran dari orangtuanya," katanya.

Ike menambahkan, keberanian anak berkata seperti itu karena dilakukan bersama-sama. Kalau sendiri, belum tentu anak berani meneriakkan bunuh si Ahok.

Mundur, Ahok Kembalikan Uang Operasional Gubernur DKI Rp 1,2 M

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengundurkan diri dari Jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Selasa 23 Mei 2017.

Surat pengunduran diri Ahok ditujukan langsung kepada Presiden Joko Widodo dengan tembusan Kemendagri.

Selain mengundurkan diri, Ahok juga mengembalikan uang operasional gubernur yang masih diterimanya sebesar Rp 1,28 miliar.

Tim kuasa hukum Ahok, Fifi Lety Indra membenarkan pengembalian uang opersional itu. "Iya benar sudah dikembalikan," ujar Fifi saat dihubungi, Rabu (24/5/2017).

Menurut Fifi, pengembalian itu atas keinginan Ahok sendiri. "Benar keinginan Pak Ahok," ucapnya.

Pada foto kwitansi yang diterima Liputan6.com, Ahok mengembalikan uang sisa dari Biaya Penunjang Operasional (BPO) ke kas DKI sebanyak Rp. 1.287.096.775 yang ditransfer ke Biro Administrasi Setda Provinsi DKI Jakarta.

Ketua Tim Kuasa Hukum Ahok , I Wayan Sudirta, mengatakan kliennya itu mengundurkan diri lantaran tidak ingin mengganggu pemerintahan dengan status hukumnya saat ini.

Intinya, kata dia, niat baik Ahok tidak ingin merepotkan pemerintahan.

"Dia ingin suasana damai dan kepentingan bangsa tidak terganggu karena dirinya. Ini wujud menciptakan kedamaian dan melakukan sesuatu yang baik," kata dia.